Ekonomi Indonesia pada tahun lalu tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu tidak berhasil didorong ke dalam pertumbuhan tinggi. Bahkan, sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan secara politik dan kebijakan tidak berhasil dicapai.
Fakta ini merupakan kegagalan pertama Tim Ekonomi yang sudah di-reshuffle amat terbatas. Namun, tim utama tetap tidak berubah sehingga kemungkinan perubahan dalam kerja tim, kepemimpinan ekonomi, dan budaya pencapaian kerja tidak akan terjadi.
Namun, pemerintah berkilah, pertumbuhan ekspor mencapai rekor cukup tinggi, hampir 19 persen. Investasi juga dinilai bergairah karena banyak persetujuan investasi yang dilakukan pemerintah. Aneh, dua faktor penting dalam pertumbuhan ini tergambar cukup baik, tetapi pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan keadaan sebaliknya, di mana secara keseluruhan belum menggembirakan.
Besar kemungkinan data resmi itu mengalami distorsi akut karena data ekspor tersangkut kasus ekspor fiktif, yang telah berjalan puluhan tahun. Akumulasi distorsi itu meluas karena restitusi resmi yang dicatat Departemen Keuangan mencapai sekitar Rp 19 triliun. Dengan demikian, angka kinerja ekspor bersifat overestimate, termasuk pertumbuhan ekonomi karena faktanya banyak PHK, pengangguran meluas kasatmata, dan kemiskinan setahun terakhir bertambah banyak.
Kepemimpinan ekonomi
Distorsi dinamika investasi dan ekspor yang digambarkan pemerintah ternyata tidak sinkron dengan kenyataan besarnya pengangguran terbuka yang berkembang dari 10 juta menjadi 11,5 juta orang. Ini merupakan hasil kerja Tim Ekonomi. Dalam ukuran keilmuan, keadaan pengangguran terbuka ini tergolong akut dan kronis karena persentasenya hampir tiga kali lipat dari keadaan normal. Bukti kasatmata dari pengangguran yang meluas adalah jumlah pelamar masuk pegawai negeri mencapai ratusan ribu orang dengan persentase amat kecil yang akan diambil.
Pada saat yang sama terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 36 juta menjadi 40 juta. Penderitaan golongan bawah kian sempurna saat harga-harga naik dan inflasi meningkat juga tiga kali lipat dari normal. Inflasi tinggi karena pemerintah tidak berhasil mengendalikan barang-barang kebutuhan publik, yang diatur pemerintah. Sekarang hendak diperberat lagi dengan usaha PLN dan pemerintah dalam wacana publik dan rencana menaikkan tarif dasar listrik.
Jadi, tahun pertama yang dilewati Tim Ekonomi merupakan tahun yang lumayan sia-sia. Padahal, tahun pertama itu adalah kesempatan baik periode SBY-Kalla karena merupakan periode demokrasi Indonesia yang pertama kali dengan dukungan sosial politik secara luas.
Tim Ekonomi telah bekerja dengan hasil jauh dari memadai karena tidak ada kepemimpinan ekonomi dan ide kebijakan ekonomi yang fokus untuk menyelesaikan masalah jangka pendek pada tahun pertama itu. Bahkan, teamwork kabinet itu lumayan parah karena sinyal kepada publik dan investor saling bersilangan dalam pendapat kebijakan sehingga publik menangkapnya sebagai sinyal buruk dari teamwork yang tidak solid.
Kepemimpinan ekonomi dan teamwork merupakan masalah utama, mengapa terjadi kebijakan ekonomi yang cukup kacau pada tahun pertama dan terus berpengaruh hingga kini. Muara dari kevakuman kepemimpinan ekonomi dan teamwork yang lemah terlihat pada kegagalan mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pengangguran dan kemiskinan kian banyak, inflasi, dan seterusnya.
Tanpa ”grand strategy”
Yang memprihatinkan lagi adalah kealpaan pemerintah untuk membangun grand strategy dalam rencana dan kesadaran kolektif pihak-pihak terkait (stakeholders). Kevakuman kepemimpinan ekonomi terlihat pada ketiadaan strategi induk seperti ini. Kadin berteriak soal ekonomi tanpa arah jelas sehingga kebijakan pemerintah dalam ekonomi keluar sebagai sinyal kebingungan, yang harus dan hanya bisa diinterpretasi sendiri-sendiri.
Kekurangan utama Tim Ekonomi adalah tidak memberi sinyal positif pada kebijakan dan strategi ekonomi yang jelas karena kekosongan kepemimpinan ekonomi. Karena itu, sasaran pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya tidak terlalu tinggi tidak berhasil dicapai. Pengangguran yang diharapkan bisa diturunkan sesuai janji kampanye SBY-Kalla justru naik. Ini merupakan kegagalan Tim Ekonomi pemerintah.
Karena itu, mutlak pemerintah perlu menetapkan strategi induk dalam ekonomi. Setiap negara yang berhasil menetapkan strategi induk dengan baik, keberhasilan ekonomi akan lebih cepat dicapai. Sebagai contoh, strategi induk berorientasi ekspor keluar dari China kini berhasil mendorong negara ke fase pertumbuhan tinggi sampai 9-10 persen, dua kali lebih cepat daripada Indonesia.
Hal yang sama dilakukan India sehingga pada satu dekade ke depan India bersama China akan menjadi kutub ekonomi besar dan kuat. Itu terjadi karena strategi induk pada tingkat nasional amat jelas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi pesat.
Hal yang sama dilakukan Korea dan Taiwan. Strategi induk dalam daya saing ke pasar internasional membawa Korea dan Taiwan menjadi negara industri kaya.
Sayang, Indonesia saat ini tidak memilikinya dalam arti kebijakan yang sudah menjadi kesadaran kolektif pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kevakuman dalam membangun strategi induk dan kebijakan turunan yang mendukung membuat ekonomi Indonesia berjalan tanpa arah. Padahal, sudah banyak korban PHK, industri tekstil dan sepatu bangkrut, terjadi deindustrialisasi dan kehilangan daya saing yang kronis.
Grand strategy itu amat diperlukan sebagai pemandu orkestra kebijakan ekonomi pada sektor masing-masing. Jika tanpa grand strategi, maka masing-masing sektor akan berjalan sendiri-sendiri sehingga akan bersilang arah dan tidak tentu target-target kebijakan masing-masing. Jika ada grand strategy atau strategi induk dan itu dipandu pandangan atau aksi presiden secara bersama dan menjadi kolektif, maka semua sinergi aneka kebijakan itu akan menuju satu titik yang ditunjuk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar